Magelang, INFO_PAS – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berkomitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengungkapkan bahwa komunikasi yang baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan guna mencapai hasil yang akurat dan bermanfaat.
“Berikan akses data dan dokumen seluas-luasnya kepada tim pemeriksa, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” ujar Yasonna dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Rabu (24/01/2024).
Kemenkumham telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009. Yasonna menekankan perlunya tetap fokus untuk menjaga predikat positif ini. Dalam kesempatan tersebut, Yasonna memberikan beberapa catatan agar predikat WTP dapat dipertahankan di tahun ini.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Magelang, Bambang Wijanarko hadir secara virtual bersama Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).